Advertisement
Pakar UGM Sebut Ormas Keagamaan Tidak Punya Kapabilitas di Tambang
Ilustrasi tambang / Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA— Pengamat Ekonomi Energi UGM, Fahmy Radhi mengatakan kebijakan pemerintah memberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada ormas keagamaan sangat tidak tepat. Menurutnya ormas keagamaan tidak punya kapabilitas dan kemampuan dana untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan.
Dia khawatir ormas keagamaan akan menjadi broker atau makelar dengan mengalihkan WIUPK kepada perusahaan tambang swasta. Menurutnya usaha pertambangan di Indonesia masih ada di wilayah abu-abu yang penuh dengan tindak pidana pertambangan.
Advertisement
"Ormas keagamaan hanya akan berperan sebagai broker alias makelar," paparnya, Rabu (12/6/2024).
Baca Juga: Jaringan Gusdurian Tolak Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan
Fahmy menyebut jika pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui ormas keagamaan bisa dilakukan dengan opsi pemberian profitability index (PI) kepada ormas keagamaan.
Sebagaimana yang telah dilakukan perusahaan pertambangan kepada Pemerintah Daerah (Pemda). Pemberian PI lebih sesuai dengan kapasitas dan karakteristik ormas keagamaan dan tidak berisiko.
"Pemerintah sebaiknya membatalkan, paling tidak merevisi PP Nomor 25 Tahun 2024 karena lebih besar mudharatnya ketimbang manfaatnya," pintanya.
Baca Juga: Sebabkan Kerusakan Lingkungan, Warga NU Alumni UGM Tolak Tambang untuk Ormas
Ia menyayangkan pemerintah tetap meneken PP Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara di tengah resistensi berbagai kalangan.
"PP itu memberikan WIUPK dengan prioritas kepada ormas keagamaan," jelasnya.
Baca Juga: Peluang Ormas Kelola Tambang Tetap Berlanjut di Era Prabowo-Gibran
Melansir dari JIBI/Bisnis.com, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut pihaknya sangat selektif dalam memberikan WIUPK kepada ormas keagamaan.
Bahlil menyampaikan sebelum IUP diberikan akan dilihat dahulu badan usaha yang didirikan ormas tersebut. Apakah layak atau belum.
"Selama ini kami lakukan sesuai dengan kaidah norma dan mereka jaga lingkungan, jaga pajak, bayar pajak, kenapa enggak," kata Bahlil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Cek Fluktuasi Harga Pangan Hari Ini, Sabtu 30 November 2024
Ini Pekerjaan Rumah Pariwisata DIY Menurut BI DIY
Advertisement
Turunkan Harga Minyakita hingga Setara HET, Pemkab Sleman Gelar Operasi Pasar
UMP 2025 Naik 6,5%, Buruh Sebut Belum Cukup
Tok! Presiden Umumkan UMP 2025 Naik 6,5%
Rayakan HUT Ke-24, Epson Indonesia Gelar Donor Darah di Plaza Ambarrukmo
Pakar Proyeksikan DIY Kembali Inflasi di November 2024, Ini Penyebabnya
Advertisement
Hotel Royal Ambarrukmo Targetkan Okupansi 100% Saat Liburan Tahun Baru
Ekonomi DIY Diperkirakan Konsisten di Atas 5% hingga Tahun Depan
Advertisement
Berita Pilihan
- Luhut Sebut Rencana Kenaikan PPN 12 Persen Awal 2025 Kemungkinan Ditunda
- 4 Keuntungan Memakai Rak Dapur Terbuka di Rumah
- Ribuan Orang Teken Petisi Tolak PPN 12 Persen
- Harga Emas Antam Hari Ini 20 November Naik Signifikan, Rp1.498 Juta per Gram
- Garuda Indonesia Dukung Rencana Pemerintah Turunkan Harga Tiket Pesawat
Advertisement
Survei Kajian Perilaku Pemilih di Pemilu Banyak Libatkan Gen Z di DIY
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Garuda Indonesia Travel Festival (Gatf) 2024 di Jakarta Resmi Digelar, Hadirkan Ragam Pilihan Tiket Penerbangan Terjangkau
- Pakar Proyeksikan DIY Kembali Inflasi di November 2024, Ini Penyebabnya
- Rayakan HUT Ke-24, Epson Indonesia Gelar Donor Darah di Plaza Ambarrukmo
- Tok! Presiden Umumkan UMP 2025 Naik 6,5%
- UMP 2025 Naik 6,5%, Buruh Sebut Belum Cukup
- Turunkan Harga Minyakita hingga Setara HET, Pemkab Sleman Gelar Operasi Pasar
- Ini Pekerjaan Rumah Pariwisata DIY Menurut BI DIY
Advertisement
Advertisement
